Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya pemerintah daerah memastikan pemeliharaan irigasi berjalan dengan baik, mulai dari sarana prasarana hingga petugas ulu-ulu.
Menurutnya, kepala daerah merupakan ujung tombak dalam melakukan sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi program swasembada pangan. Sehingga perlu memastikan sinergi di tingkat hulu (antarkementerian/lembaga) maupun hilir (petani) dengan baik.
“Di hilirnya jalur distribusi juga dipahami, petani, gapoktan, Bulog, dan lain-lain,” kata Bima pada Rapat Koordinasi Pangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kota Palembang, Senin.
Bima juga menyuarakan aspirasi yang disampaikan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) untuk meningkatkan kesejahteraan petugas ulu-ulu. Kepala daerah, kata dia, harus memastikan kesiapan anggaran untuk petugas ulu-ulu di tengah masifnya pembangunan irigasi di seluruh Indonesia.
“Insyaallah dengan solidaritas kita, kerja sama kita, dengan team work kita, maka Kemendagri bersama kepala daerah bisa mempercepat terjadinya swasembada pangan di Indonesia,” katanya.
Dia mengungkapkan bahwa, selama ini kalau pemeliharaan itu fokusnya ke kota, ke aspal, ke jalan saja. “Nah, rasanya sekarang karena berbeda, perlu fokus khusus pemeliharaan ini pada irigasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa isu paling umum terkait irigasi di seluruh Indonesia adalah tidak pernah dilakukan normalisasi sejak masa orde baru. Normalisasi ini pun berkaitan dengan pengembalian fungsi saluran irigasi sehingga dapat bekerja secara maksimal.
Bima mengatakan kurangnya normalisasi ini berdampak pada air yang masam, tumbuhnya pohon, hingga sedimentasi yang berlangsung bertahun-tahun.
“Jadi, ini normalisasinya luar biasa kebutuhannya, pohon itu bahkan sampai tumbuh di tengah-tengah irigasi ini, Pak (Menko), menahun begitu. Nah, tadi dari PU (Pekerjaan Umum) katanya sebetulnya bisa saja ini poin-poin dari PU dikerjakan atau dari pemeliharaan,” jelasnya.[red]
