“Pembangunan sistem pertahanan yang dilakukan Kementerian Pertahanan dapat membangun sumber daya manusia yang tangguh untuk dapat meningkatkan kualitas ekonomi pembangunan dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui ekonomi kreatif.”
Oleh: Rostamaji Korniawan
Harapan dan tujuan untuk mencapai peningkatan kualitas sektor ekonomi-sosial-politik-budaya-dan-pertahanan tersirat pada Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2024-2029. Asta Cita merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Dan untuk mencapai apa yang sudah djabarkan di dalam Asta Cita tersebut, Pemerintah akan merealisasikannya ke dalam APBN 2025. Pembiayaan pelaksanaan Asta Cita tidak akan berhenti di tahun 2025, karena program ini akan terus berlanjut hingga APBN 2029.
Seperti yang sudah banyak diulas di beberapa narasi media terbuka, Asta Cita mencakup 8 tujuan yang ingin dicapai Pemerintah saat ini. Untuk mengingat kembali apa itu Asta Cita, berikut ke-8 Asta Cita dimaksud.
- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri ;
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Setiap butir Asta Cita tersebut akan direalisasikan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan semua lapisan masyarakat, baik itu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, organisasi, maupun masyarakat umum. Untuk Kementerian/Lembaga, mereka akan mengimplementasikannya salah satunya melalui pelaksanaan anggaran yang disusun di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Penyerahan DIPA K/L Tahun Anggaran 2025 yang baru saja diberikan pada hari Senin 10 Desember 2024 lalu, menjadi tonggak dimulainya realisasi pelaksanaan komitmen Pemerintah terhadap Asta Cita. Penyusunan DIPA K/L menjadi bukti bahwa pemerintahan periode 2019-2024 mendukung proses masa transisi pemerintahan secara efektif, termasuk mendukung keberlanjutan program untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Dalam APBN 2025 yang disahkan DPR melalui UU Nomor 62 Tahun 2024, Pemerintah merencanakan pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara dianggarkan sebesar Rp 3.621,3 triliun. Setiap Kementerian/Lembaga, termasuk Pemerintah Daerah, mendapatkan porsi anggaran belanjanya masing-masing. Sebagai contoh, Kementerian Pertahanan yang mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp 165,2 triliun. Dengan anggaran yang dimilikinya, Kementerian Pertahanan berupaya mewujudkan Asta Cita butir kedua, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara termasuk membangun sistem pertahanan yang dapat mewujudkan negara yang mandiri.
Demikian pula dengan Kementerian Agama, yang mendapat jatah anggaran sebesar Rp 78,01 triliun. Dengan anggaran yang diproleh, Kementerian Agama memiliki program dan kegiatan yang juga diupayakan untuk mewujudkan Asta Cita Pemerintah. Kementerian Agama yang memiliki fungsi sebagai pembina mental dan karakter masyarakat, secara otomatis lebih dominan mewujudkan Asta Cita butir ke-8, yaitu memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dan meningkatkan tolerasi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
Namun tidak menutup kemungkinan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Agama bisa memenuhi ekspetasi seluruh Asta Cita dimaksud, karena apa yang menjadi tugas dan fungsi di ke dua institusi tersebut memiliki pengaruh yang luas bagi semua aspek kehidupan. Dengan kata lain, pembangunan sistem pertahanan yang dilakukan Kementerian Pertahanan dapat membangun sumber daya manusia yang tangguh untuk dapat meningkatkan kualitas ekonomi pembangunan dan menciptakan lapangan pekerjaan melalui ekonomi kreatif.
Demikian pula dengan pembinaan kerukunan antar umat beragama yang dilakukan Kementerian Agama. Karena apa yang dilakukan Kementerian Agama, pada akhirnya diharapkan dapat membangun perilaku positif masyarakat. Yaitu perilaku yang berujung pada kesadaran individu untuk memperkokoh ideologi Pancasila, memperkaya pola demokrasi, dan menegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen, melalui DIPA yang telah disusun, mewujudkan belanja yang berkualitas agar pemerataan pembangunan fisik dan non-fisk bisa tercapai, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, stabilitas harga, daya beli masyarakat, dan dukungan terhadap pelaku UMKM.
Perlu diketahui pula bahwa APBN 2025 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada lima bidang prioritas, yaitu pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan dan keterjangkauan energi, kesehatan, serta ketahanan pangan. Untuk sektor pendidikan, APBN mengalokasikan belanja untuk kebutuhan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pemberian makanan bergizi, renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan, dan penguatan keterkaitan dengan pasar kerja melalui pendidikan vokasi dan sertifikasi.
Sedang di bidang perlindungan sosial, APBN berupaya melanjutkan kembali program bantuan sosial yang sudah dilakukan Pemerintah di tahun-tahun anggaran sebelumnya, khususnya untuk menciptakan sinergi dan integrasi melalui kartu kesejahteraan. Untuk bidang ketahanan dan keterjangkauan energi, Pemerintah memfokuskan pada pengurangan ketergantungan energi fosil, pengembangan energi hijau, penemuan cadangan energi baru, perbaikan tata kelola migas, dan pemberian subsidi BBM maupun listrik yang tepat sasaran.
Prioritas berikutnya adalah bidang kesehatan. Di bidang ini, Pemerintah merujuk pada upaya pencegahan dan penurunan stunting, termasuk penyakit kronis TBC. Selain itu, perbaikan JKN dan penguatan kemandirian farmasi serta sistem kesehatan juga menjadi fokus pemerintah di tahun 2025. Kemudian di bidang ketahanan pangan, yang menjadi titik perhatian Pemerintah adalah peningkatan produktivitas pertanian, penguatan infrastruktur, pembangunan lumbung pangan, akses pembiayaan untuk petani, dan penguatan cadangan pangan nasional.
Kelima bidang prioritas tersebut memiliki keterkaitan erat dengan upaya Pemerintah mewujudkan Asta Cita. Dan upaya tersebut sudah dituangkan di dalam DIPA yang dikelola oleh masing-masing K/L, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang saat ini sudah dipecah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Kebudayaan.
