Presiden Prabowo Subianto dinilai berupaya mendahulukan menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Hal itu terlihat dari wajah lama yang mengisi kursi di menteri di bidang perekonomian.
“Tetapi, dengan tantangan ekonomi yang begitu kompleks, harus ada evaluasi atas kinerja, agar aspek akselerasi ekonomi selanjutnya menjadi perhatian utama presiden,” kata Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani melalui keterangan tertulis, Minggu, 20 Oktober 2024.
Setidaknya, lanjut dia, terdapat tiga tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai oleh pemerintah ke depan. Pertama mengenai tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun.
Artinya potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah utang negara. Termasuk juga masalah fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun pada 2025. “Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif,” kata Ajib.
Permasalahan mendasar kedua adalah masih tingginya angka pengangguran. Data pada 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2 persen. Pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.
Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) kita terus mengalami peningkatan. “Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelas Ajib.
Masalah kemiskinan
Permasalahan ketiga ialah kemiskinan. Pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.
Dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.
Data statistik pada 2024 menunjukkan angka 9,03 persen, atau sekitar 25 juta orang. Tetapi, kata Ajib, ada fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.
Karena itu, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. “Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” kata Ajib.
Presiden Prabowo sendiri sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Ada delapan program unggulan, lima diantaranya tentang ekonomi. Artinya, Presiden sudah memahami masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian.
Dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya. “Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur,” jelas Ajib. (Husen Miftahudin)
