Tantangan global ke depan akan semakin kompleks. Memiliki sosok pemimpin yang cakap, terutama pada sektor pertahanan adalah suatu keharusan. Penunjukan Menteri Pertahanan Indonesia oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Sjafrie Sjamsoeddin dinilai sudah tepat.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, selama berkarir sebagai Tentara Nasional Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin memiliki pengalaman yang lengkap seperti bidang intelijen dan operasi militer.
“Sjafrie memiliki perjalanan karier yang panjang di TNI, termasuk dalam pasukan khusus (Kopassus), intelijen, dan berbagai posisi strategis lainnya,” ujar Fahmi saat dihubungi, Jumat (25/10).
Fahmi melanjutkan, pengalaman Sjafrie sebagai Wakil Menteri Pertahanan pada periode 2010-2014 juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kebijakan pertahanan dan modernisasi alutsista.
Pada periode menteri pertahanan yang baru, Fahmi optimis jika Sjafrie mampu membawa sektor pertahanan Indonesia memiliki prospek yang positif, terutama dalam upaya mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan dan meningkatkan kekuatan pertahanan nasional hingga mencapai target optimum essential force (OEF).
“Dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, yang juga berlatar belakang militer dan Menteri Pertahanan sebelumnya, ada harapan besar bahwa langkah-langkah modernisasi yang sudah berjalan akan semakin dipercepat, dengan fokus pada penguatan tiga matra TNI—darat, laut, dan udara—serta pengembangan industri pertahanan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor alutsista,” kata Fahmi.
Di sisi lain, penguatan di sektor pertahanan bagi Indonesia menjadi krusial mengingat dinamika geopolitik yang penuh dengan ketidakpastian. Menteri pertahanan, lanjut Fahmi, perlu waspada terhadap berbagai tantangan. Di kawasan regional, ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat sehingga perlu menjadi prioritas perhatian.
“Posisi strategis Indonesia di perbatasan wilayah ini membuatnya rentan terhadap perselisihan yang bisa berdampak pada kedaulatan maritim,” terang Fahmi.
Menurut Fahmi, Indonesia perlu memperkuat kehadiran militernya di wilayah perbatasan dan memantau situasi secara aktif untuk menjaga kedaulatan ZEE. Selain itu, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Tenggara semakin mempengaruhi stabilitas kawasan.
Indonesia harus bijak dalam menjaga keseimbangan antara kedua kekuatan besar tersebut, serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk mendorong solusi diplomatik dan menghindari ketegangan yang lebih besar.
Selain ancaman tradisional, Sjafrie juga perlu memperhatikan ancaman non-tradisional, seperti serangan siber, terorisme, dan kejahatan lintas negara. Dengan berkembangnya teknologi, perang siber menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu infrastruktur vital negara.
“Oleh karena itu, pengembangan kemampuan pertahanan siber menjadi sangat penting untuk memastikan kesiapan menghadapi ancaman modern yang lebih sulit diprediksi,” ucap Fahmi. (***)
